Tanggapi Demo Apdesi di DPR RI yang Tak Usai, Apdesi Garut Diberi Harapan Palsu

Baca Juga

Tiga Pelaku Curanmor Berhasil Diringkus Satreskrim Polres Garut

Apa yang dituntut Apdesi, menurut Riki bukan hanya terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, melainkan seluruh aspek pemerintahan desa termasuk perangkat desa, BPD, dan sebagainya yang perlu dimasukkan dalam revisi undang-undang.

Tuntutan yang juga diajukan Apdesi termasuk status perangkat desa yang perlu dipertegas apakah sebagai PNS atau PPPK, serta kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Di tempat yang sama, Ketua Apdesi Jawa Barat, Dede Kusdinar berpendapat bahwa dengan pengesahan Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat mengefisiensi anggaran pemilihan Kepala desa, serta konsiliasi yang dianggapnya tidak tuntas hanya dalam masa jabatan 5 tahun.

Editor : ii Solihin