Pertemuan Koordinasi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Garut

"Kami juga mendorong bapak ibu sekalian untuk bisa menguatkan atau mengkondisikan terkait penguatan untuk Pokja-Pokja kan kita punya Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender) di Kabupaten Garut," katanya.

Risya Kori, Gender Program Specialist dari UNFPA, menambahkan bahwa Kabupaten Garut dipilih sebagai salah satu daerah percontohan karena tingginya angka kematian ibu serta komitmen pemerintah daerah dalam menangani isu kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender.

Baca Juga

Diduga Arus Pendek Listrik, Rumah Janda di Desa Mekartani Ludes Terbakar

Risya Kori, menyebutkan, ada 11 daerah yang pihaknya dampingi bersama Kemen PPPA RI dalam program pencegahan dan penanganan perempuan serta anak penyintas kekerasan, mulai dari DKI Jakarta, Cirebon, Bogor, Tangerang, Sigi, Serang, Brebes, Garut, Jember, Lotim dan Kota Palu.

Alasan dipilihnya Kabupaten Garut sebagai salah satu lokasi piloting, kata Kori, karena ketika pihaknya datang ke Kabupaten Garut waktu pertama kali, angka kematian ibu di Garut cukup tinggi, sehingga UNFPA diminta oleh pemerintah pusat untuk melakukan pendampingan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Garut dalam Kesehatan Reproduksi ini.

"Kami meng-complimentary, kami datang melengkapi, KPPA datang untuk melengkapi dari intervensi yang sudah ada, karena kami juga punya intervensi dengan Kemenkes itu untuk kekerasan berbasis gender di sektor kesehatan, jadi kalau kita bicara kematian ibu, bicara kesehatan ibu, itu sangat melekat dengan isu-isu kekerasan berbasis gender, jadi itulah kenapa kami memilih Kabupaten Garut," papar Kori.

Baca Juga

Strategi Pemenangan Pilkada, DPC PDI-P Garut Kembali Gelar PKP Saksi TPS Dapil II

Selain itu, Kori menerangkan Kabupaten Garut juga dipilih karena mempunyai komitmen yang kuat dalam kesehatan reproduksi ini, sehingga bisa menjadi salah satu daerah piloting pendampingan UNFPA dan Kemen PPPA RI.

"Kabupaten Garut memiliki kolaborasi multipihak yang baik dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender, yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain," ujar Kori.

Ia berharap pemerintah daerah terus melanjutkan program-program yang ada melalui pengalokasian dana APBD, agar pusat-pusat layanan seperti UPTD PPA dan Puskesmas dapat memberikan layanan yang komprehensif bagi perempuan dan anak penyintas kekerasan.

Editor : ii Solihin