Ground Checking Capai 99,78%, Bupati Garut Apresiasi Kerja Pendamping PKH

GARUT, iNewsGarut.id – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Data Tunggal Sosial Ekonomi Tahun 2025 yang digelar di Aula Dinas Sosial, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Kamis (22/5).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat akurasi data sosial ekonomi masyarakat Garut.

Baca Juga

Polres Garut Tetapkan Ayah dan Paman Sebagai Tersangka Pencabulan Anak Usia 5 Tahun

Dalam sambutannya, Bupati Syakur menekankan pentingnya rakor ini sebagai bagian dari upaya membangun sistem data tunggal yang valid. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar utama dalam menyusun kebijakan publik, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan bersifat temporer.

“Melalui koordinasi ini, kita ingin memastikan data yang kita miliki benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi warga Garut, baik secara individu maupun keluarga,” ujar Syakur.

Ia juga mengapresiasi pencapaian proses ground checking data yang telah mencapai 99,78%, menjadikan Garut sebagai salah satu kabupaten dengan progres verifikasi tertinggi di Indonesia.

Baca Juga

H+5 Arus Balik Lebaran, Satlantas Polres Garut Berlakukan 12 Kali One Way

“Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan kerja keras semua pihak. Ini merupakan prestasi membanggakan yang perlu kita jaga dan tingkatkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji, dalam laporannya menyebutkan bahwa dari total 188.384 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang harus diverifikasi, sebanyak 187.963 KPM telah selesai melalui proses ground checking. Hanya tersisa 421 KPM yang masih dalam tahap akhir verifikasi.

Beberapa kecamatan yang belum mencapai 100% di antaranya Karangpawitan (99,69%), Banjarwangi (99,19%), Cikelet (99,77%), Cigedug (98,41%), Bungbulang (98,39%), Cikajang (98,35%), Pakenjeng (98,6%), dan Limbangan (98,6%).

Baca Juga

Anak Meninggal Mendadak saat Mudik, Polres Garut Beri Bantuan dan Pengawalan

Aji juga menyoroti peran penting para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendampingi proses ini di lapangan. Ia memberikan apresiasi kepada para pendamping yang telah bekerja keras, bahkan di wilayah sulit dijangkau seperti Cisewu, yang hanya memiliki tiga pendamping namun mampu menyelesaikan tugas di sembilan desa secara tuntas.

“Kami sangat mengapresiasi dedikasi rekan-rekan di lapangan. Tidak ada satu pun pendamping PKH yang menerima surat peringatan. Semua bekerja dengan semangat dan penuh tanggung jawab,” pungkas Aji.

Rakor ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan berbasis data yang akurat dan menyeluruh.

Editor : ii Solihin