Anggota DPRD Garut Soroti Polemik SPMB dan Ancaman Anak Putus Sekolah

GARUT, iNewsGarut.id – Anggota DPRD Garut Komisi IV dari Fraksi Demokrat, Putri Tantia, menyoroti berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Garut, khususnya di bidang pendidikan, dalam agenda reses hari terakhir masa sidang ke-3 tahun 2025. Reses tersebut digelar di rumah aspirasi Limbangan, pada Rabu, 9 Juli 2025, dan dihadiri oleh masyarakat yang menyampaikan sejumlah aspirasi penting.

Dalam pernyataannya, Putri mengungkapkan bahwa keluhan terbanyak yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), khususnya pada jenjang SMP. Ia menyebut, banyak siswa lulusan SD yang mengalami kesulitan masuk ke sekolah negeri, bahkan setelah mencoba mendaftar di beberapa sekolah.

Baca Juga

Al Mashduqi IIBS Garut Jalin Kerjasama Strategis dengan BRCC Tiongkok dan RSIH

“Ada yang daftar ke sekolah negeri pertama tidak diterima, kemudian daftar ke sekolah negeri kedua juga tidak diterima. Ini menjadi persoalan serius,” ungkap Putri.

Menurutnya, permasalahan ini berpotensi menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Ia menilai hal tersebut sebagai persoalan mendesak yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah.

“Sistem SPMB sekarang bisa menyebabkan banyak anak tidak melanjutkan sekolah. Ini tentu menjadi problem besar,” ujarnya.

Baca Juga

Event Ashcharya Cultura Indonesia Angkat Warisan Budaya Garut ke Panggung Nasional

Putri mendorong agar Pemerintah Kabupaten Garut segera mengambil langkah konkret, salah satunya dengan menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah negeri, terutama di jenjang SMP. Penambahan ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menampung lebih banyak siswa.

“Solusinya jelas, pemerintah harus menambah jumlah rombel agar kuota penerimaan siswa baru bisa diperluas,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Garut akan mendorong realisasi penambahan rombel tersebut sebagai bentuk respon atas aspirasi masyarakat. Putri juga menjelaskan bahwa permasalahan ini mayoritas terjadi pada transisi dari SD ke SMP, sementara untuk jenjang SD relatif tidak banyak kendala dalam penerimaan siswa baru.

Baca Juga

Polres Garut Tetapkan Ayah dan Paman Sebagai Tersangka Pencabulan Anak Usia 5 Tahun

“Yang paling banyak jadi keluhan memang dari SD ke SMP. Untuk SD sendiri, tidak terlalu ada persoalan,” jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, Putri menekankan pentingnya perhatian serius dari Pemkab Garut agar tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan, terutama di tengah tantangan teknis pelaksanaan PPDB yang kerap kali menyulitkan masyarakat kurang mampu atau yang tinggal di wilayah terpencil.

Editor : ii Solihin