Desa di Garut Didorong Aktifkan BUMDes untuk Perkuat Ekonomi dan Bayar Pajak

GARUT, iNewsGarut.id – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, memimpin Apel Gabungan yang berlangsung di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Senin (22/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut memberikan penghargaan kepada 10 desa tercepat yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2025 sebelum jatuh tempo.

Dalam sambutannya, Putri Karlina mengapresiasi kerja keras para kepala desa yang mampu mendorong warganya melunasi PBB tepat waktu. Ia mengakui bahwa mengumpulkan pajak daerah, khususnya PBB, bukanlah tugas yang mudah karena rata-rata masyarakat Garut masih berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Baca Juga

Tani Merdeka: Belum Pernah Ada Presiden Sekeren Ini, Harga Pupuk Subsidi Sampai Diturunkan 20%

“Tugas kepala desa tidak hanya memikirkan bagaimana desa bisa berjalan, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki kemampuan finansial. Karena itu, komunikasi dan pendampingan menjadi kunci agar PBB bisa dilunasi tanpa hambatan,” ujar Putri Karlina.

Wabup menekankan agar kepala desa tidak menggunakan dana talangan untuk menutupi tagihan PBB. Menurutnya, cara tersebut justru akan merugikan pembangunan di desa, karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain akhirnya tersedot menutup kewajiban pajak.

Lebih lanjut, Putri Karlina menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga berusaha menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih ramah bagi masyarakat desa. Ia mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program pemberdayaan ekonomi lainnya terus digerakkan agar warga bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Baca Juga

Al Mashduqi IIBS Garut Jalin Kerjasama Strategis dengan BRCC Tiongkok dan RSIH

“Kalau masyarakat punya usaha dan penghasilan sendiri, otomatis kewajiban pajak tidak lagi menjadi beban. Justru mereka akan lebih ringan dalam memenuhi kewajiban membayar PBB,” tegasnya.

Ia juga berpesan agar para kepala desa memiliki visi pembangunan yang luas, tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut, kata Putri Karlina, sejalan dengan perjuangan Pemkab Garut yang terus berkoordinasi hingga tingkat provinsi maupun pemerintah pusat.

Daftar 10 Desa Tercepat Lunasi PBB 2025

Berikut 10 desa yang menerima penghargaan atas keberhasilan melunasi PBB P2 tahun 2025 sebelum jatuh tempo:

Baca Juga

Event Ashcharya Cultura Indonesia Angkat Warisan Budaya Garut ke Panggung Nasional

1. Desa Pamalayan, Kecamatan Cisewu

2. Desa Nyalindung, Kecamatan Cisewu

3. Desa Karangsewu, Kecamatan Cisewu

Baca Juga

Polres Garut Tetapkan Ayah dan Paman Sebagai Tersangka Pencabulan Anak Usia 5 Tahun

4. Desa Karamatwangi, Kecamatan Cikajang

5. Desa Mekarjaya, Kecamatan Bayongbong

6. Desa Mekarjaya, Kecamatan Kersamanah

Baca Juga

H+5 Arus Balik Lebaran, Satlantas Polres Garut Berlakukan 12 Kali One Way

7. Desa Sindang Mekar, Kecamatan Wanaraja

8. Desa Pelita Asih, Kecamatan Selaawi

9. Desa Samida, Kecamatan Selaawi

10. Desa Karang Mulya, Kecamatan Malangbong

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi desa-desa lain agar lebih aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat, sehingga target penerimaan PBB di Kabupaten Garut bisa tercapai lebih cepat dan transparan.

Menurut Pemkab Garut, peran kepala desa dan perangkat desa sangat penting dalam mendukung pencapaian target PBB. Dengan adanya penghargaan seperti ini, pemerintah berharap muncul kesadaran kolektif bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga sarana untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

“Kalau desa bisa menunjukkan kinerja baik dalam urusan pajak, otomatis dampaknya akan terasa pada pembangunan. Jalan, fasilitas umum, hingga layanan sosial bisa lebih cepat ditingkatkan,” pungkas Putri Karlina.

Ke depan, Pemkab Garut berkomitmen memberikan penghargaan serupa sebagai bentuk apresiasi sekaligus strategi memperkuat penerimaan pajak daerah.

Editor : ii Solihin