Lebih lanjut, pihaknya menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak masyarakat, terutama dalam situasi pelayanan medis yang menyentuh privasi.
“Ketika orang diperiksa di dunia medis itu kan kita rela untuk melepaskan berbagai atribut kita sebagai manusia. Anda rela membuka baju dan sebagainya untuk menyerahkan fatalitas diri Anda. Kalau itu tidak dipercaya, gimana? Kita ingin membuat rekomendasi nanti. Mudah-mudahan mohon didoakan,” ucapnya.
Pihak kementerian juga menyoroti dampak pemberitaan terhadap keluarga korban yang justru merasa dirugikan usai wawancara dengan media.
“Tadi kami mencoba berbicara, karena ada juga pembicaraan dengan teman-teman media bahwa korban merasa terintimidasi. Tapi setelah kami tadi berdialog, mereka sebenarnya tidak ada masalah. Namun, setelah dia diwawancarai, keluarganya malah terdampak. Jadi itu juga menjadi pelanggaran HAM bagi orang. Bahwa tidak hanya sekedar kita mempublikasi kejadian, tapi sesungguhnya juga melanggar hak asasi mereka dan keluarganya,” jelasnya.
Sebagai langkah ke depan, kementerian akan menyusun rekomendasi untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi serta memulihkan kepercayaan publik terhadap tenaga medis dan layanan rumah sakit.
“Karena ini yang paling penting kan bagaimana sebuah rumah sakit ketika kehilangan trust. Termasuk para dokter, Bapak-bapak Ibu-ibu yang kira-kira punya istri ketika diperiksa ke dokter kandungan kebetulan laki-laki, pasti akan berdampak. Nah, ini yang kita akan coba rekomendasikan,” pungkasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
