“Sejak awal kami selalu mengingatkan, mohon bantuan diberikan sesuai petunjuk sebesar Rp 500 ribu tanpa ada potongan apapun,” kata dia.
Untuk menghindari temuan serupa, lembaganya bakal menurunkan petugas khusus dari Kantor Pos Garut, melakukan evaluasi terhadap seluruh bantuan yang akan dibagikan kepada seluruh KPM.
“Kalau nanti masih ada pemotongan lagi, kami akan cut (putus) dan seluruh pembayaran dialihkan di kantor pos kecamatan, atau kami jadwal ulang agar bantun seluruhnya diterima masyarakat dengan utuh,” ujar dia mengingatkan.
Diganti Beras Sara Mita Hidayat, salah satu KPM penerima BLT minyak goreng mengakui adanya penyelewengan itu. Ia bersama KPM lain yang mendapatkan jadwal pembagian pagi hari, hanya mendapatkan uang Rp 300 ribu plus beras 17 kg.
“Kalau gak ada yang mantau dari kantor pos mungkin terus seperti ini,” ujar warga Sarimukti tersebut.
Namun mulai siang hari, atau jadwal pembagian setelah azan duhur, besaran bantuan akhirnya sama dengan surat edaran yang diberikan pemerintah sebesar Rp 500 ribu. “Tahu begini saya gak mau beras 17 kg, apalagi kualitasnya jelek,” kata dia meradang.
Hal senada disampaikan Nurjanah, PKM penerima BLT minyak goreng lainnya. Menurutnya, sejak pertama kali suntikan BLT minyak goreng dibagikan, besaran uang yang diterima warga hanya Rp 300 ribu plus beras 17 kg.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
