Bupati Garut Resmikan Bimtek AKIP, Tingkatkan Pemahaman ASN Soal Tata Kelola Pemerintahan

GARUT, iNewsGarut.id – Bupati Garut, Rudy Gunawan, resmikam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Rabu (27/12/2023).

Bimtek AKIP yang dilaksanakan selama dua hari ini diikuti oleh aparatur kecamatan di Kabupaten Garut dan Bimtek Evaluasi AKIP bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) setempat yabg berlangsung di Ballroom Hotel Santika, Kabupaten Garut.

Baca Juga

Kini Muiz Seorang Bocah di Garut Yang Hidupi Ketujuh Adiknya Miliki NIK

Bimtek AKIP diikuti oleh 84 peserta dari berbagai kecamatan dan 77 auditor serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD).

Dilaksanakannya Bimtek AKIP ini berdasarkan pada PP Nomor 60 Tahun 2008 denhan tujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Inisiatif ini diambil untuk memastikan semua ASN di pemerintahan daerah Garut berpedoman pada SPIP dalam pelaksanaan tugasnya.

Baca Juga

Memasuki Masa Tenang Satpol PP Kecamatan Banjarwangi Tertibkan APK

Bupati Garut menyatakan bahwa sejak tahun 2014, pemerintah Garut telah melakukan integrasikan SPIP dalam berbagai entitas pemerintahan.

Hal itu bertujuan agar pemerintahan dapat berfokus untuk menyusun anggaran dengan efektif dan efisien, akuntabilitas pelaporan keuangan, hingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut pun membuahkan capaian peningkatan yang signifikan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dari nilai C menjadi BB, yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga

Perumda Tirta Intan Garut Dorong Inovasi Pelayanan melalui Transparansi dan Teknologi

"Kita mengarah ke sana dan alhamdulilah 10 tahun kemudian yang tadinya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP kita nilainya C, sekarang kita sudah BB terbaik di Provinsi Jawa Barat dengan nilai tinggi," ujar Rudy.

Pemkab Garut juga telah meraih prestasi dalam bidang keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHPBPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak delapan kali berturut-turut.

Editor : ii Solihin