Ketua Harian Kongres Advokat Indonesia DPC Garut Tegaskan Akan Jaga Netralitas di Pilkada

Baca Juga

Perumda Tirta Intan Garut Dorong Inovasi Pelayanan melalui Transparansi dan Teknologi

Cancan menyebut Pasal 2 kode etik Advokat UU 18 2003 menegaskan Avokat sebagai penegak hukum bagian dari kekuasaan kehakiman sebagai mana diatur dalam  UU 45 pasal 24 ayat 3.

"Kemudian dalam UU 38 ayat 1 dan  UU  48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adanya badan badan  lain yang disebutkan antara lain Kepolisian Kejaksaan dan Advokat dan Lembaga Permasyarakatan."ujarnya.

Ia juga menambahkan dalam Pasal.5 ayat 1 UU Advokat menegaskan Advokat berstatus sebagai penegak hukum.

Baca Juga

Helmi Budiman Komitmen Berdayakan Pelaku UMKM Pengrajin Kulit dan Optimalkan Fungsi Masjid

"dikarenakan Advokat sebagai Profesi yang officium nobile maka seharusnya Independent Auxiliary State Organ (independent)"ucapnya.

"Dan tentunya sangat diperbolehkan menjadi kuasa hukum tanpa membeda bedakan status klien", pungkasnya.

Editor : ii Solihin