Mahasiswa Garut Kritisi Pembangunan IKN Nusantara, Kenaikan Harga Pangan, BBM, Hingga PPN Disorot

GARUT, iNews.id – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikritisi mahasiswa Garut. Dalam aksi demonstrasi gabungan di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jumat (8/4/2022), mahasiswa dari berbagai organisasi di Kabupaten Garut ini menganggap, kebijakan pemerintah pusat dalam proyek pembangunan yang diperkirakan memakan dana lebih dari Rp460 triliun itu telah mencekik rakyat. 

"Kebijakan-kebijakan itu ditetapkan dalam waktu yang terhitung sangat singkat dan di luar pengawasan masyarakat umum. Selain itu, kebijakan yang dimaksud tersebut betul-betul menyentuh sisi kompleks kehidupan rakyat," tutur Koordinator Mahasiswa, Pian Sopian Hidayatulloh, kepada wartawan. 

Baca Juga

Bulan Depan, PNS Berusia di Bawah 43 Tahun yang Terbanyak Pindah ke IKN

Ia melanjutkan, akibat dari kebijakan pemerintah membiayai sejumlah proyek infrastruktur itu adalah naiknya harga bahan pokok. Salah satunya adalah melejitnya harga minyak goreng di pasaran, yang membebani biaya hidup rumah tangga masyarakat. 

"Pemerintah seakan menutup mata atas panjangnya antrian masyarakat yang ingin mendapatkan minyak goreng kemasan atau pun curah," ujarnya. 

Ironisnya, kenaikan harga minyak goreng dialami Indonesia yang merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar. Kebijakan kedua yang membuat beban rakyat meningkat adalah naiknya harga BBM. 

"Kemudian naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang diikuti langkanya bahan bakar bersubsidi. Salah satu contohnya yakni bahan bakar jenis pertamax yang mengalami peningkatan dari Rp9.500 menjadi Rp12.500 per liter. Mungkin hal ini tidak terlalu berdampak bagimasyarakat ekonomi ke atas, namun akan menjadi penderitaan bagi masyarakat ekonomi tingkat menengah ke bawah, karena untuk mendapatkan BBM bersubsidi sulit karena langka," ungkap Pian. 

Kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini membuat masyarakat menengah ke bawah terpaksa membeli BBM non subsidi. Terakhir, mahasiwa juga menolak mengenai kenaikan PPN. 

"Kenaikan PPN walaupun hanya satu persen, namun jika diterapkan secara masif tentu akan berdampak pada pengeluaran masyarakat. Maka dari itu, kami dengan tegas menyatakan penolakan atas naiknya harga pokok, harga BBM dan PPN," katanya. 

Mahasiswa pun meminta agar para wakil rakyat di Garut menyampaikan aspirasi mereka. Aksi di gerbang DPRD Garut itu dijaga ketat aparat kepolisian. 

Adapun sejumlah organisasi tempat mahasiswa yang menggelar aksi ini bernaung adalah KAMMI, GMNI, PMII, IMM, Hima Persis, dan Himi Persis. 

Editor : ii Solihin