GARUT,iNewsGarut.id – Budaya literasi adalah suatu budaya di dalam masyarakat yang meliputi segala usaha manusia yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Komponen utama dalam pembentukan budaya literasi adalah kegiatan membaca, menulis dan berpikir kritis.
Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK RI) menginisiasi rapat koordinasi peningkatan budaya literasi, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Santika, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Kamis (22/9/2022).
Turut hadir pada kegiatan itu, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman. Dalam sambutannya, Helmi, mengatakan, budaya literasi dinilai sangat penting guna menentukan keberhasilan profesi atau pekerjaan agar memperoleh hasil yang baik dan maksimal. Literasi juga mampu meningkatkan perilaku menjadi lebih baik.
“Hari ini kan adalah bagaimana dengan literasi ini bisa mendukung revolusi mental, saya kira dengan banyak membaca, dengan banyak kita memahami kemudian kita melaksanakan, kemudian juga kita interaksi dengan maysarakat, dengan interaksi juga ada literasinya maka perilaku kita berdasarkan rujukan tadi akan lebih baik, mental kita akan lebih baik,” kata Wabup Garut.
Selain itu, imbuhnya, literasi sangat penting dalam kemajuan khususnya bagi Kabupaten Garut, dan umumnya bagi bangsa dan negara. Untuk meningkatkan budaya literasi, pihaknya telah membangun perpustakaan yang cukup megah dan bagus, yang bisa digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
“Kita juga ada taman baca, kita juga ada perpustakaan keliling, kemudian juga judul-judul bukunya juga kita lengkapi, jadi kita keliling ada yang ke desa, ada juga di tempat-tempat keramaian agar masyarakat senang kepada literasi,” lanjutnya.
Tak hanya sarana literasi, Wabup Garut juga menerangkan jika pihaknya memiliki tenaga penyuluh yang berasal dari berbagai profesi. Tenaga penyuluh ini bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan literasi kepada masyarakat.
“Juga ada partisipasi masyarakat, taman baca masyarakat yang saya lihat sudah banyak berkembang dan tentu merupakan bagian daripada upaya upaya yang sifatnya pentahelix, yaitu upaya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, perusahaan, media massa dan juga kelompok kelompok masyarakat,” tuturnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan budaya literasi, karena akan berdampak terhadap kemajuan yang akan diperoleh. Ia mengungkapkan, kesuksesan akan didapatkan jika masyarakat meningkatkan budaya literasi. Ia juga berharap, kegiatan budaya literasi akan semakin digalakkan sampai ke wilayah pelosok.
“Kita punya 42 kecamatan, kita punya 442 desa (dan) kelurahan, RW aja ada 6.000 sampai 8.000 ini pekerjaan yang memerlukan tenaga yang cukup besar untuk menjangkau seluruh masyarakat, menjangkau seluruh kelompok masyarakat agar ada peningkatan budaya literasi,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK RI, Molly Prabawaty menyampaikan, berdasarkan indikator literasi global seperti Progress In International Reading Literacy Studies (PIRLS), Program For International Student Assessment (PISA), dan Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) menempatkan Indonesia pada posisi yang rendah, dikarenakan nilai budaya literasi dan tingkat kegemaran membaca di Indonesia relatif masih rendah.
“Nilai budaya literasi dalam indeks pemajuan kebudayaan tahun 2020 baru mencapai 61,63. Ini sumber dari Kemendikbudristek tahun 2021 sedangkan target tahun 2024 sebesar 71, masih terdapat gap sebesar 9,37 poin,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan, salah satu bentuk literasi dalam hal kebencanaan dan lingkungan hidup yang Kemenko PMK RI lakukan adalah dengan aksi nyata penanaman 10 juta pohon yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangkaian acara Global Platform for Disaster Risk Reduction yang bertujuan untuk pencegahan bencana, mendorong kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
“Diharapkan melalui aksi nyata penanaman 10 juta pohon ini kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan akan meningkat,” tuturnya.
Berkaitan dengan diselenggarakannya rakor ni, Molly mengatakan, bahwa kegiata ini bertujuan untuk memperoleh penyusunan draf peraturan presiden tentang pembudidayaan literasi. Ia berharap, seluruh peserta yang hadir dapat memberikan sudut pandang yang luas dan masukan yang lebih baik untuk perbaikan ekosistem literasi di Indonesia,” tandasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
