Penyegelan Masjid JAI di Cilawu Garut Undang Reaksi Penggiat Toleransi Umat Beragama

GARUT, iNewsGarut.id – Penutupan atau penyegelan bangunan yang dipergunakan tempat ibadah oleh Jaringan Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat terutama penggiat toleransi umat beragama.

Seperti halnya yang diutarakan oleh Solidaritas Jaringan Antar Umat Beragama (SAJAJAR) yang mengatakan jika Ahmadiyah di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut sudah ada sejak tahun 1970-an  dan hidup berdampingan secara damai dengan warga lainnya.

Baca Juga

Jambore IJTI Pengda Jabar di Lamping Cirorek Garut, Peran Jurnalis Terhadap Kebencanaan

Ahmadiyah di Nyalindung menggunakan masjid sebagai sarana ibadah seperti shalat 5 waktu, mengaji Al-Quran, dan sarana pendidikan anak-anak belajar tentang ke Islam.

Pada Selasa malam, (2/7/2024). puluhan aparat gabungan yang dipimpin oleh Kasatpol PP kabupaten Garut Basuki eko menutup paksa Masjid Ahmadiyah di Kecamatan Cilawu tersebut.

Koordinator Solidaritas Jaringan Antarumat Beragama (SAJAJAR) Usama Ahmad Rizal, mengatakan alasan Satpol PP menutup paksa masjid tersebut karena sebelumnya telah menerima audiensi dari ormas yang mengatasnamakan GERAM (Gerakan Anti Ahmadiyah) yang menolak keberadaan masjid." Padahal warga sekitar tidak ada masalah," ucapnya, belum lama ini.

Baca Juga

Gelombang Dukungan Terus Menguat Untuk Pasangan Helmi-Yudi di Pilkada Garut

Pemerintah Kabupaten Garut melalui Satpol PP, kata Rizal telah melakukan tindakan diskriminatif dan inkonstitusional dengan melakukan penutupan paksa masjid yang dikelola oleh Ahmadiyah di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut di tengah usaha pemerintah pusat melawan intoleransi dan radikalisasi beragama melalui sikap moderasi beragama.

Ia menilai kondisi seperti ini mencederai nilai-nilai toleransi yang ada saat ini." Menandakan bahwa negara masih menjadi penghalang atas kebebasan beragama," katanya.

Rizal menjelaskan Konstitusi jelas menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (1), (2), (3), UUD 1945).

Baca Juga

Momen Cawabup Garut Yudi Nugraha Bantu Pekerja Bangunan Yang Terjatuh Dari Atap Rumah

Ia menuturkan apa yang dilakukan Pemkab Garut melalui Satpol PP sungguh adalah tindakan yang tidak sesuai dengan koridor kewenangannya." Seperti diketahui urusan agama sepenuhnya adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah," lanjutnya.

Rizal menjelaskan bahwa terkait rumah ibadah, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa konstitusi tidak boleh kalah oleh kesepakatan.

Maka dari itu Solidaritas Jaringan Antar Umat Beragama (SAJAJAR) menolak keras penutupan paksa masjid, karena SKB 3 Menteri 2008 maupun Pergub No 12 tahun 2011 isinya tidak ada larangan pembangunan masjid dan pelarangan kegiatan Ahmadiyah." Penutupan tersebut juga tidak disertai pemberitahuan, surat tugas penyegelan, dan dilakukan pada malam hari," katanya.

Baca Juga

Bersama Cecep Preman Pensiun, Cabup Garut Helmi Serap Aspirasi Warga Pasar Ciawitali

Adapun beberapa pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh SAJAJAR diantaranya,; Mengecam dengan keras sikap Pemkab Garut yang bersikap diskriminatif dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi warganya melaksanakan ibadah dan hak berserikat, berkumpul yang dijamin oleh negara melalui UUD 1945.

Kemudian yang kedua Ahmadiyah selama ini terlibat aktif dalam kegiatan sosial masyarakat di Nyalindung dan aktif bersilaturahmi dengan para warga sekitar dan para tokoh serta tidak pernah melanggar hukum apapun.

Selanjutnya tindakan penutupan paksa oleh Pemkab Garut melalui Satpol PP tidak berdasarkan keputusan pengadilan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, serta masalah agama adalah otoritas pemerintah pusat bukan pemerintahan daerah sesuai undang-undang Otonomi Daerah. 

Baca Juga

Anggota DPRD Garut Bantu Didi Seorang Lansia Duafa di Karangpawitan

Dan yang terakhir meminta ketegasan sikap Presiden Jokowi untuk memastikan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin warganya untuk dapat beribadah sesuai keyakinannya, serta memastikan Pemda Garut tidak menghalangi hak beribadah dan berkumpul Jemaat Muslim Ahmadiyah. 

Editor : ii Solihin