Sekda Garut Soroti Rendahnya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Proyek Konstruksi

GARUT, iNewsGarut.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menegaskan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam setiap proyek pembangunan, terutama yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disampaikan saat membuka acara Sosialisasi Tindak Lanjut Penerapan SMKK di Ruang Rapat Rachman, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (23/7/2025).

Dalam sambutannya, Sekda Nurdin mengapresiasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dijalankan oleh Pemkab Garut. Program tersebut, yang mendapatkan dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp42 juta, dinilai sangat penting terutama bagi para pekerja sektor konstruksi yang memiliki risiko tinggi dalam bekerja.

Baca Juga

Al Mashduqi IIBS Garut Jalin Kerjasama Strategis dengan BRCC Tiongkok dan RSIH

"Mereka bekerja di sektor yang keselamatannya harus menjadi perhatian utama. Maka dari itu, kita harus memastikan adanya upaya nyata dalam menjamin keselamatan kerja," tegas Nurdin.

Ia menambahkan, jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan bagi pekerja konstruksi jika terjadi kecelakaan kerja atau risiko lainnya di lapangan. Menurutnya, ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keselamatan tenaga kerja, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Namun, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Garut, Gatot Subagio, dalam laporan kegiatan. Ia menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap kewajiban keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah.

Baca Juga

Event Ashcharya Cultura Indonesia Angkat Warisan Budaya Garut ke Panggung Nasional

"Dari seluruh proyek konstruksi yang sudah dikontrak sampai semester I tahun 2025, belum sampai 10 persen pekerjanya terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan," ungkap Gatot.

Kondisi ini, lanjut Gatot, sangat memprihatinkan karena menyangkut aspek keselamatan kerja dan perlindungan hukum bagi para pekerja, serta menyangkut integritas dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

Editor : ii Solihin