Kantor Pos Garut Endus Penyelewengan Pembagian BLT Minyak Goreng di Garut

GARUT, iNews.id – Kantor Pos Indonesia Cabang Garut, Jawa Barat mengendus dugaan penyelewengan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, yang berlangsung di Desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi, Garut.

“Informasi awal dari petugas Satpol PP dan warga yang langsung curhat kepada kami, bantuan hanya diterima Rp 300 ribu dan beras 17 kilogram (kg),” ujar Kepala Kantor Pos Garut Depi Darpian, di sela-sela monitoring dan evaluasi penyaluran BLT di Desa Sarimukti, Sabtu (16/4/2022).

Baca Juga

Ratusan Warga Desa Citeras Berjibaku Demi Dapatkan Bansos Reguler Program Pemerintah

Menurutnya, pengungkapan dugaan penyelewengan, diketahui saat melakukan monitoring dan evaluasi berkala di beberapa titik lokasi penyaluran BLT minyak goreng tersebut. 

“Kebetulan saat kami mendatangi desa Sarimukti, kok temuannya seperti ini, jelas ini menyalahi aturan,” ujar dia.

Dalam aturan yang dikeluarkan pemerintah, besaran BLT minyak goreng yang bakal diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 500 ribu, tanpa potongan apapun, sementara mekanisme pembelian diserahkan sepenuhnya kepada mereka.

Baca Juga

187 KPM Desa Surabaya Garut Dapat BLT DD Tahap III Sebesar Rp900 Ribu

Depi menyatakan, temuan mengejutkan di desa Sarimukti tersebut bisa menjadi catatan bagi pemerintah, agar penyauran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sejak awal kami selalu mengingatkan, mohon bantuan diberikan sesuai petunjuk sebesar Rp 500 ribu tanpa ada potongan apapun,” kata dia.

Untuk menghindari temuan serupa, lembaganya bakal menurunkan petugas khusus dari Kantor Pos Garut, melakukan evaluasi terhadap seluruh bantuan yang akan dibagikan kepada seluruh KPM.

Baca Juga

173 KPM di Desa Sukahurip Dapat BLT DD, Warga Sebut Untuk Penuhi Kebutuhan Hidup

“Kalau nanti masih ada pemotongan lagi, kami akan cut (putus) dan seluruh pembayaran dialihkan di kantor pos kecamatan, atau kami jadwal ulang agar bantun seluruhnya diterima masyarakat dengan utuh,” ujar dia mengingatkan. 

Diganti Beras Sara Mita Hidayat, salah satu KPM penerima BLT minyak goreng mengakui adanya penyelewengan itu. Ia bersama KPM lain yang mendapatkan jadwal pembagian pagi hari, hanya mendapatkan uang Rp 300 ribu plus beras 17 kg.

“Kalau gak ada yang mantau dari kantor pos mungkin terus seperti ini,” ujar warga Sarimukti tersebut.

Baca Juga

Ribuan Warga Miskin di Garut Tak Dapat Bantuan Sosial Meski Tercantum dalam DTKS

Namun mulai siang hari, atau jadwal pembagian setelah azan duhur, besaran bantuan akhirnya sama dengan surat edaran yang diberikan pemerintah sebesar Rp 500 ribu. “Tahu begini saya gak mau beras 17 kg, apalagi kualitasnya jelek,” kata dia meradang.

Hal senada disampaikan Nurjanah, PKM penerima BLT minyak goreng lainnya. Menurutnya, sejak pertama kali suntikan BLT minyak goreng dibagikan, besaran uang yang diterima warga hanya Rp 300 ribu plus beras 17 kg.

“Tapi saya dapat informasi yang dari (Jadwal) duhur ke sini jumlahnya menjadi Rp 500 ribu sesuai aturan, gak tahu kenapa,” kata dia. 

Baca Juga

BBM Naik, Daya Beli Lemah, APPSI Jabar : Solusinya BLT Segera Salurkan dan Rubah Skema Bantuan

Tak ayal, sejak ditemukannya dugaan penyelewenangan itu, Sara bersama dengan KPM lainnya yang telah mendapatkan jatah beras 17 kg, berupaya untuk menukar ulang. “Apakah bisa diganti kan dengan uang tidak,” ujar dia bertanya kepada petugas pos.

Tidak hanya itu, Sara mengakui tanpa ada konfirmasi ia sengaja digiring membawa beras seberat 17 kg yang disiapkan di salah satu ruangan, berdampingan dengan kantor desa. 

“Kalau sesuai aturan kan harusnya ada minyak gorengnya, ini mah gak ada, saya jelas kecewe kalau tahu begini,” kata dia.

Imas Siti Qonaah, pendamping TKSK Kecamatan Pasirwangi mengakui jika beras yang diberikan kepada PKM penerima BLT minyak goreng berkualitas rendah.

“Tadi banyak warga yang mengeluhkan itu, harusnya kan beras premium, tapi buktinya bukan,” kata dia.

Dalam prosesnya, seluruh PKM telah mendapatkan kupon penukaran beras yang dibagikan pihak desa. “Jadi seluruh PKM ini disuruh ngambil beras di dekat kantor desa itu,” ujar dia menunjukan tempat pengambilan beras.

Kontan, kondisi itu menyalahi aturan, sebab sesuai intruksi pemerintah daerah (Pemda) Garut, seluruh bantuan yang diterima warga dalam bentuk uang, sementara soal tensi pembelian barang diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

“Saya menduga ada indikasi diarahkan, berasnya yang diterima KPM beras jelek, tidak sesuai dengan kualitas beras premium,” kata dia.

Editor : ii Solihin