BPJS Kesehatan jadi Syarat mengurus STNK, Apa kata Kasatlantas?

GARUT, iNews.id – Kartu peserta BPJS kesehatan kini menjadi syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik selain mengurus SIM, STNK, serta SKCK. Kepesertaan BPJS juga akan menjadi syarat jual beli tanah hingga umroh dan haji. 

Aturan ini tercantum dalam instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 poin ke 25 huruf a, yang diteken Jokowi 6 Januari 2022 lalu.

Baca Juga

Pemkab Garut Komitmen Berikan Perlindungan Sosial 15 Ribu Pekerja Rentan Melalui Program BPJS

Meski telah tertuang dalam aturan, pada prakteknya syarat ini belum diimplementasikan.

Kasatlantas Polres Garut AKP Karyaman menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima TR dari Korlantas, terkait aturan tersebut.

"Itu baru wacana, masih dibahas di DPR RI," kata Kasatlantas melalui pesan singkat kepada Inews.id, Selasa 22 Februari 2022.

Baca Juga

Anggota DPR RI Komisi IX Dukung Pemerintah Optimalisasi Program Jamsostek

Sehingga lanjut Karyaman, khususnya Satlantas masih menunggu STR dari Korlantas.

"Kami masih menunggu arahan Korlantas," tambahnya.

Sementara itu, Nugraha Asmana (28), warga cireungit Kabupaten Garut, merasa keberatan dengan rencana diberlakukannya aturan tersebut. 

Baca Juga

Radio Intan Garut Kembali Mengudara Melalui Siaran Streaming Fokus Talkshow

Ia menyebutkan, dengan adanya rencana itu akan menambah panjang proses untuk mendapatkan pelayanan publik.

"Saya tidak setuju, karena akan menambah panjang proses mengurus STNK. apalagi saya kan tidak punya BPJS jadi harus ngurus-ngurus dulu BPJS, jadi lama prosesnya," ujarnya.

Editor : ii Solihin