GARUT, iNews.id – Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) menggelar audensi dengan Komisi IV DPRD Garut terkait dengan Data DTKS yang semrawut, ASN banyak yang menerima Bansos serta Pendataan Melalui Sistem SIKS NG tidak profesional kental Nepotisme.
Selaku koordinator lapangan (Korlap) dalam audensi itu yakni Asep Nurjaman, dengan peserta sekitar 10 orang yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Jl. Patriot Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Kamis (4/8/2022).
Asep Nurjaman selaku koordinator lapangan menyatakan, esensi/tuntutan kami FPPG Garut adalah Revolusi operator SIKS-NG DESA, karena diduga tidak profesional dan pro aktif. Disinyalir adanya Pembiaran terstruktur dan sistematis oleh instansi-instansi yang berwenang dalam hal ini.
Masih kata Asep, " Diduga tidak adanya verifikasi yang profesional dengan menerapkan keadilan dan rasa tanggung jawab tinggi dari semua element, mulai dari Desa, Kecamatan, Pedamping PKH dan TKSK serta Dinas Sosial selaku dinas teknis.
"DPRD wajib mengevaluasi kinerja Dinas Sosial dan Pedamping PKH dan TKSK serta memberikan sanksi tegas terhadap Oknum yang disinyalir melakukan tindak penyelewengan wewenang.", jelasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
