Desa di Garut Didorong Aktifkan BUMDes untuk Perkuat Ekonomi dan Bayar Pajak

GARUT, iNewsGarut.id – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, memimpin Apel Gabungan yang berlangsung di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Senin (22/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut memberikan penghargaan kepada 10 desa tercepat yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2025 sebelum jatuh tempo.

Dalam sambutannya, Putri Karlina mengapresiasi kerja keras para kepala desa yang mampu mendorong warganya melunasi PBB tepat waktu. Ia mengakui bahwa mengumpulkan pajak daerah, khususnya PBB, bukanlah tugas yang mudah karena rata-rata masyarakat Garut masih berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Baca Juga

Tani Merdeka: Belum Pernah Ada Presiden Sekeren Ini, Harga Pupuk Subsidi Sampai Diturunkan 20%

“Tugas kepala desa tidak hanya memikirkan bagaimana desa bisa berjalan, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki kemampuan finansial. Karena itu, komunikasi dan pendampingan menjadi kunci agar PBB bisa dilunasi tanpa hambatan,” ujar Putri Karlina.

Wabup menekankan agar kepala desa tidak menggunakan dana talangan untuk menutupi tagihan PBB. Menurutnya, cara tersebut justru akan merugikan pembangunan di desa, karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain akhirnya tersedot menutup kewajiban pajak.

Lebih lanjut, Putri Karlina menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga berusaha menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih ramah bagi masyarakat desa. Ia mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program pemberdayaan ekonomi lainnya terus digerakkan agar warga bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Baca Juga

Al Mashduqi IIBS Garut Jalin Kerjasama Strategis dengan BRCC Tiongkok dan RSIH

“Kalau masyarakat punya usaha dan penghasilan sendiri, otomatis kewajiban pajak tidak lagi menjadi beban. Justru mereka akan lebih ringan dalam memenuhi kewajiban membayar PBB,” tegasnya.

Ia juga berpesan agar para kepala desa memiliki visi pembangunan yang luas, tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut, kata Putri Karlina, sejalan dengan perjuangan Pemkab Garut yang terus berkoordinasi hingga tingkat provinsi maupun pemerintah pusat.

Daftar 10 Desa Tercepat Lunasi PBB 2025

Editor : ii Solihin