Sudah Diappraisal, Tanah untuk Sekolah Rakyat di Garut Tak Kunjung Dibeli

GARUT, iNewsGarut.id – Harapan warga Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, agar lahan mereka segera dibeli untuk pembangunan Sekolah Rakyat hingga kini masih menggantung. Padahal, tanah yang akan digunakan untuk proyek tersebut sudah melalui proses appraisal sejak tahun lalu.

Ketidakjelasan nasib lahan itu akhirnya dibawa ke DPRD Garut. Pada Senin (8/6/2026), para pemilik tanah bersama Pemerintah Desa Sukakarya melakukan audiensi dengan Komisi II dan Komisi IV DPRD Garut untuk meminta kepastian terkait rencana pembelian lahan yang hingga saat ini belum terealisasi.

Baca Juga

SMP IT Al Mashduqi Garut Raih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2025

Anggota Komisi IV DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuda Puja Turnawan, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah persoalan yang membuat pengadaan tanah Sekolah Rakyat belum dapat dilaksanakan.

Dalam audiensi yang turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda, Kabid Pemdes DPMD Garut Idad, dan Camat Samarang Bambang Isnaeni itu, Yuda menjelaskan bahwa anggaran pembelian tanah tidak tercantum dalam DPA Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026.

"Ini menjadi persoalan utama karena saat ini tidak ada alokasi anggaran pembelian tanah untuk Sekolah Rakyat di tahun 2026," ujarnya.

Baca Juga

Mujib Prayitno Terpilih Pimpin IJTI Pengda Jabar 2025–2029, Siap Jawab Tantangan Media Televisi

Di sisi lain, Kementerian Sosial RI disebut telah memberikan batas waktu penyelesaian legalitas tanah hingga akhir Juli 2026. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin mempertanyakan kepastian proyek yang digadang-gadang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat itu.

Yuda juga mengingatkan adanya potensi persoalan hukum apabila pelepasan hak atas tanah dilakukan sekarang, sementara pembayaran baru dilakukan pada tahun berikutnya.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pelepasan hak dan pembayaran ganti kerugian harus dilakukan secara bersamaan.

Baca Juga

Tani Merdeka: Belum Pernah Ada Presiden Sekeren Ini, Harga Pupuk Subsidi Sampai Diturunkan 20%

"Kalau masyarakat menyerahkan tanah sekarang lalu pembayaran dilakukan tahun 2027, itu berpotensi menyalahi aturan. Bahkan kuasa pengguna anggaran bisa menghadapi konsekuensi hukum," tegasnya.

Editor : ii Solihin