Sudah Diappraisal, Tanah untuk Sekolah Rakyat di Garut Tak Kunjung Dibeli

Lebih lanjut, Yuda mengungkap fakta bahwa sebenarnya anggaran pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat pernah tersedia dalam APBD Perubahan Tahun 2025. Namun kesempatan tersebut gagal dimanfaatkan karena adanya perbedaan pandangan terkait harga lahan.

Sekitar 10 pemilik tanah di Desa Sukakarya saat itu tidak menyetujui nilai appraisal yang ditetapkan sebagai dasar pembelian tanah. Akibatnya, proses pengadaan lahan batal dilaksanakan.

Baca Juga

Al Mashduqi IIBS Garut Jalin Kerjasama Strategis dengan BRCC Tiongkok dan RSIH

"Kegagalan mencapai kesepakatan harga pada tahun 2025 membuat pembelian tanah tidak terealisasi. Dampaknya, anggaran pembelian tanah tidak lagi dialokasikan pada tahun 2026," kata Yuda.

Kini, para pemilik lahan berharap pemerintah segera memberikan keputusan yang jelas. Mereka menginginkan kepastian apakah tanah mereka akan benar-benar dibeli untuk pembangunan Sekolah Rakyat atau justru rencana tersebut dibatalkan.

Sementara itu, DPRD Garut mendorong agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera mencari jalan keluar agar proyek Sekolah Rakyat tidak terhambat dan masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Editor : ii Solihin