GARUT, iNews.id – Wacana kenaikan harga BBM yang akan diberlakukan pemerintah diprotes mahasiswa Kabupaten Garut, Jawa Barat. Penolakan disampaikan dalam unjuk rasa damai yang digelar puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Garut di dua lokasi berbeda.
Puluhan mahasiswa yang membawa bendera dan spanduk bertuliskan menolak kenaikan harga BBM ini berdemo di depan kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut dan DPRD. Koordinator mahasiswa, Taufik Rofi Nugraha, mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat menyebabkan multiplier effect.
"Dampaknya seperti inflasi tinggi, turunnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya angka kemiskinan," kata Taufik pada MPI, Selasa (30/8/2022).
Pemerintah pusat, kata dia, sejauh ini belum menyelesaikan persoalan yang selalu terjadi di setiap tahun, yakni penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Taufik menjelaskan bahwa subsidi lebih banyak dinikmati orang mampu ketimbang masyarakat miskin.
"Dari hasil riset kami melalui media massa nasional tanggal 12 Juli 2022 lalu, terungkap bahwa sekira 60 persen konsumen yang menggunakan BBM subsidi adalah kelompok menengah ke atas, dengan pemanfaatan mencapai 80 persen dari total konsumsi BBM itu sendiri," ujarnya.
Ia melanjutkan pemerintah hingga kini masih memberlakukan subsidi pada tiga jenis BBM, yaitu Solar, Pertalite, dan Pertamax.
Subsidi yang ditanggung APBN pada 2022 sebesar Rp502 triliun, sambungnya, bisa membengkak menjadi Rp698 triliun jika kuota BBM subsidi yang diterapkan sebanyak 23,05 liter untuk Pertalite dan 15,1 juta liter untuk solar jebol.
"Untuk menanggulangi postur subsidi yang membebani APBN ini, pemerintah berencana mengurangi beban dengan menaikan harga BBM. Tapi perlu diingat, bahwa kenaikan harga BBM tidak sesimpel itu, karena risiko dan dampak turunannya sangat luas," paparnya.
Mewakili mahasiswa, Taufik menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah lebih berfokus pada penyaluran BBM bersubsidi agar tidak salah sasaran.
"Terlebih dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya memulihkan ekonomi masyarakat secara umum dan pelaku UMKM khususnya," ujarnya.
Menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Gerindra, Enan, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan. Melalui berbagai pertimbangan, Enan menilai jika rencana kenaikan harga BBM itu sebaiknya ditunda pemerintah.
"Kami dari Fraksi Partai Gerindra di DPRD Garut memohon pada pemerintah untuk menunda dulu kenaikan BBM karena sekarang dalam masa pemuluhan ekonomi pasca Covid-19. Tolong dipertimbangkan untuk kenaikan saat ini," ucap Enan.
DPRD Garut, tambah Enan, mendorong pemerintah untuk fokus terlebih dahulu pada penerapan aplikasi MyPertamina yang beberapa waktu lalu digulirkan. Efektivitas aplikasi tersebut sebagai kontrol penyaluran BBM bersubsidi pada masyarakat luas semestinya diuji terlebih dahulu.
"Kalau memang itu memudahkan masyarakat dan secara digital, tentu kami mendukung," katanya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
